Andar Mohon Presiden Perintahkan Hentikan Kegaduhan Heli AW 101 Sampai Ada Audit BPK

Andar Mohon Presiden Perintahkan Hentikan Kegaduhan Heli AW 101 Sampai Ada Audit BPK

Sotarduganews ■ Direktur GAC&D Andar M Situmorang surati Presiden Joko Widodo terkait kasus pengadaan Heli AW 101.

Menurut Andar surat yang di tujukan tersebut berisi permohonan agar Presiden memberikan instruksi kepada Ketua KPK, Panglima TNI, juga Kasau agar menahan diri dan tidak menimbulkan kegaduhan dalam menangani kasus pengadaan Heli tersebut

“Mereka itu harus menahan diri tidak menimbulkan kegaduan menungu adanya hasil Audit BPK atas laporan keuangan TNI AU,” terangnya saat dihubungi, Kamis (24/8).

Berikut isi surat yang dikirim pada, rabu 23 Agustus 2017 lalu.

Berdasarkan informasi kami bukti pada tanggal 26/5/2017 konpress di KPK diekspos TV dilihat rakyat diakui Panglima TNI cara hitung cepat Bapak Presiden Jokowi menyatakan kerugian Negara sejumlah Rp 220 Miliar dari pembelian Rp 738 Miiar korupsi proyek pengadaan helicopter Augusta Westland (AW 101) dan menetapkan nama tersangka dari unsur militer dan sipil dan sudah memeriksa nama 6 orang saksi saksi yang dilihat dan didengar oleh Ketua KPK Agus Raharjo. Kasau Marsekal Hadi Tjahyanto, Komandan PM TNI Dodik Wijanarko SH. dan Pegawai KPK Febry Diyansyah, dan diciptakan 3 perkara:

tanggal 13 Juni 2017 Laporan Kejadian PIKOR Nomor: LKTPK -19/KPK/06/2017, tanggal 23 Mei 2017 tercipta Laporan Polisi Militer TNI Nomor.LP.03/A.25/2017 (tanpa ada tersangka dan pasal pidana dilanggar), tanggal 23 Mei 2017 tercipta Laporan Polisi Militer TNI Nomor.LP.04/A.25/2017 (tanpa ada nama tersangka dan tanpa ada pasal pidana) ke 3 perkara gugur oleh hukum pasal 63 Kuhp dan pada tanggal 28 Juli 2017 mendapat “hadiah naik pangkat rekayasa korupsi Heli AW 101” Danpuspom TNI Mayjed Dodik Wijanarko naik jabatan Irjen TNI di Mabes TNI, pada tanggal 29 Juni 2017 di Bareskrim Polri tindak pidana Kejahatan Jabatan dimaksud Pasal 421 Kuhp dan atau Pasal 65 Jo. 36 huruf a UU No: 30 Tahun 2002 tentang KPK atau makar jelasnya sebagai berikut :

Bahwa mengingat 5 (lima) butir pertanyaan surat GAC&D tanggal 12 Juni 2017 No:12/GACD/VI/2017 tidak dijawab surat KPK No. B-42351/56/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebaliknya mengakui :

1. Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) meminta bantuan KPK untuk menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan helicopter Augusta Westland (AW 101) di SEKTOR SWASTA dan KPK telah menetapkan 1 (orang) tersangka dengan inisial IKS

2. Bahwa pada kenyataannya baru tanggal 24 Juli 2017 pimpinan BPK RI menerbitkan SURAT TUGAS Nomor :77/ST/III/-XIV/07/2017 menugaskan 9 orang untuk melakukan Audit Heli AW 101 :
Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pemeliharaan Helikopter Tahun 2016 sampai dengan semester 1 2017 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Udara (UO TNI AU) selama 30 (tiga puluh) hari di Jakarta dan Bandung.
 
3. Pada tanggal 22 Maret 2017 KPK berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor Sprin Lidik-43/01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 meminta memblokir No. rekening 049 654 8213 a/n PT. Diratama Jaya Mandiri sejumlah Rp 139 M (pembayaran pembelian heli (AW-101)

4. Pada tanggal 13 Juni 2017 Laporan Kejadian Tipikor Nomor: LKTPK -19/KPK/06/2017 hasil Penyidikan KPK tetapkan tersangka korupsi pengadaan Helly AW-101 an. Irfan Kurnia Saleh Dirut PT. Diratama Jaya Mandiri ( Dasar Blokir Sprin Lidik bukan Sidik )

5. Pada tanggal 23 Mei 2017. Laporan Polisi Militer TNI Nomor.LP.03/A.25/2017 tentang dugaan Tipikor pengadaan Alutsista Helly AW-101 dilakukan tersangka Marsma TNI AU FACHRI ADAMI dan Marsekal Muda TNI AU an. SUPRIANTO BASUKI.

6. Pada tanggal 20 Januari 2017 dilaksankan SERTIJAB dari Kasau TNI AU Marsekal AGUS SUPTIATNA kepada Kastaf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto. pada tanggal 07 dan 17 Februari 2017 Kasau Marsekal TNI.Hadi Tjahjanto.cara tegas menyatakan BAHWA DALAM PENGADAAN HELIKOPTER AW-101 SUDAH SESUAI PROSUDUR ,TIDAK MERUGIKAN NEGARA.

7. Kami mohon berkenannya PRESIDEN RI memerintahkan kepada semua pihak untuk dapat menahan diri, hentikan Kegaduhan polemik Pengadaan Heli AW 101 hingga miliki hasil Audit BPK RI menyatakan ada Kerugian Negara dan memerintahkan pihak BIN menyelidiki motivasi apa terjadi rangkaian kegaduhan-kegaduhan selama ini.

Demikian disampaikan Permohonan ini Hindari Kegaduhan dan Demi tegaknya Hukum, untuk bahan pemeriksaan terlampir bukti petunjuk surat dan satu flashdisk Rekaman memuat pernyataan Konfrensi Pers di KPK Pernyataan Panglima TNI, Pernyataan KASAU Negara tidak Rugi, terima kasih

Diketahui surat tersebut juga dikirimkan dengan tembusan Ketua DPR RI dan Komisi III; Kepala BIN RI; dan Ketua Pimpinan Hak Angket KPK.

Tags :

bm
Created by: Sotarduga News

Sotarduganews adalah media Independen, dan selalu menyajikan berita dengan fakta yang Akurat Tajam dan Terpercaya, Sotarduganews tidak beraviliasi kemanapun.

Posting Komentar