Koordinasi GPHN RI,Dan PN Tipikor Banten Cegah Peradilan Sesat



Sotarduganews.com || Banten-

Kedatangan Ketua Umum LSM GPHN RI Madun Hariyadi ke Pengadilan Negeri Tipikor Banten,Rabu (03/3/2021) mendapat sambutan baik. Ketum GPHN RI memberikan apresiasi atas sambutan Humas PN Tipikor Banten Uli yang menemuinya dan memberikan data dan informasi terkait kasus kredit macet bjb Cabang Tangerang yang di tangani Kejati Banten dengan tuduhan pemberian kredit Fiktif.

Madun hariyadi Ketum GPHN RI mengatakan Pejabat Seperti Bapak Uli inilah yang di harapkan oleh masyarakat, karena Pengadilan atau Hakim adalah Wakil Tuhan untuk memberikan keadilan di muka bumi ini, kata Madun kepada awak media di Jakarta, (08/3/2021). 

Di sampaikan itu, Ketum Lsm GPHN RI Madun Hariyadi yang di dampingi oleh Tim LBH IMS mengatakan kedatangannya ke PN Tipikor Banten adalah untuk koordinasi dalam mencegah terjadinya Peradilan sesat terkait kasus kredit fiktif yang di tangani oleh penyidik Kejati Banten.


Madun Hariyadi mengungkapkan telah mendapat informasi dan data dari para saksi yang merasa terlukai rasa keadilan telah melakukan investigasi serta menemukan banyak kejanggalan dalam proses hukum yang di lakukan oleh Kejati Banten, di antaranya telah melakukan penyitaan tanpa izin dari Hakim Pengadilan Tipikor Banten.

"ini di buktikan setelah mendapat salinan registrasi dari PN Tipikor Banten yang menunjukan jarak penyitaan dan permohonan penetapan penyitaan yang selisih waktunya satu bulan lebih", ujar Madun. 

Yang kedua Penyitaan Harta benda milik saksi yang tidak ada kaitanya dengan Perkara Pidana. Dan Ketiga,Kejati Banten tidak pernah menyampaikan kepada publik secara terbuka kapan kasus dugaan kredit fiktif ini di gelar Dan Dimana gelar perkaranya.

tanggal berapa gelar perkaranya,siapa saja yang hadir dalam gelar perkara tersebut, Apa bunyi dari pendapat gelar perkara tersebut, Siapa yang menyampaikan pendapat. 


"Karena sudah bukan zamanya lagi penyidik mengejar pengakuan seseorang dalam proses hukum dugaan tindak pidana korupsi, karena tahun 2020 bukan zaman belanda lagi. Proses hukum seperti ini jika di biarkan bisa masuk rana peradilan sesat dan melanggar Hak Asasi Manusia". terang Ketum GPHN RI. 

Berhubung Kejati Banten sudah melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tipikor Banten. "saya sebagai Ketum LSM GPHN RI bergerak cepat kordinasi dengan Pengadilan Tipikor Banten guna mencegah terjadinya peradilan sesat dan mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia", tegas Madun. 

"kami mewakili aspirasi masyarakat yang terlukai rasa keadilanya mengucapkan terima kasih pada bapak Uli selaku Humas PN Tipikor Banten yang telah memberikan pencerahan kepada kami untuk melakukan upaya hukum lain melalui mekanisme hukum yang benar", ungkap Madun Hariyadi. 

Di sisi lain, Humas PN Tipikor Banten Uli memberikan tanggapan melalui Chat Watsap kepada awak media mengatakan GPHN RI dalam hal ini harus melakukan upaya hukum lain melalui mekanisme hukum yang benar.

"Karena melalui jalur hukum yang benar Kepastian dan Keadilan bagi siapapun pencari keadilan akan kelihatan", ucap Uli. 

(Gtg)

Tags :

bm
Created by: Sotarduga

Sotarduganews adalah media Independen, dan selalu menyajikan berita dengan fakta yang Akurat Tajam dan Terpercaya, Sotarduganews tidak beraviliasi kemanapun.

Posting Komentar