Meminta Konfirmasi Pada Pihak Polres Banyuasin Awak Media Tidak di Indahkan..!!!

 



Sotarduganews.com || Banyuasin-


Foto Istimewa (Roni Paslah) Kepala DPC AWNI, Ketua Presidium Ormas Masyarakat Banyuasin Menggugat (MBM) Wakil Ketua DPC BALADHIKA KARYA, PP, SOKSIH, Wartawan Jelajahperkara.com Biro Sumatera Selatan.


Atas kepentingan publik media meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk taat pada hukum dan peraturan yang berlaku bukan akal-akalan khususnya di tubuh Polres Banyuasin pasalnya. 

Pada 05 Maret 2021 Media Massa ON-LINE Jelajahperkara.com mendapat informasi dan suatu permintaan dari salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya dari keterangan narasumber ini mengatakan.

https://jelajahperkara.com/meminta-konfirmasi-pada-pihak-polres-banyuasinawak-media-tidak-di-indahkan/


Izin mengkonfirmasi Ndan. Kita media mendapat informasi kemarin Kamis (04/03/2021). Satuan Reserse Kriminal Polres Banyuasin Sumatera Selatan, amankan Oknum Kepala Desa denger2 masalah kepemilikan mobil BODONG..!!

Mohon penjelasannya dan keterangannya Ndan' ;

Wassalamualaikum,,

Keterangan :

Kapolres Banyuasin,

Kabag Ops Polres Banyuasin,

Kasat Reskrim Polres Banyuasin,

Intelkam Polres Banyuasin.

Informasi :

TKP :

Tsk :

Kronologis Kejadian :

Tindakan :

Konsekuensi :

Satuan Reserse Kriminal Polres Banyuasin Amankan Oknum Kepala Desa Taja Indah

Meminta Konfirmasi Pada Pihak Polres Banyuasin Awak Media Tidak di Indahkan..!!! ADA APA terkesan pihak Polres menutup ruang publik untuk mengetahui duduk perkara UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Jelas pada UUD, 1945 Pada pasal 28 D ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jelas isinya adalah menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis.

Satuan Reserse Kriminal Polres Banyuasin Amankan Oknum Kepala Desa diduga mobil Avanza Warna Silver Bernomor Polisi (Nopol) B 1179 FRZ. yang dikendarai (pakai) oknum kepala desa tersebut bodong, Kamis (04/03/2021).

Oknum Kepala Desa Taja Indah ditangkap satuan reserse kriminal Polres Banyuasin di Pangkalan Balai beserta barang bukti satu unit mobil Avanza berwarna silver Nopol, B 1179 FRZ. 

Avanza warna silver mobil bodong, Satuan Reserse Kriminal Polres Banyuasin mencari tahu siapa yang mengendarai mobil Avanza berwarna Silver tersebut, Kamis (04/03/2021).

Ketika dilakukan penyelidikan secara detail yang mengendarai atau pemilik (legal) mobil Avanza berwarna silver Nopol, B 1179 FRZ tersebut seorang kepala desa desa Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Nama Kepala Desa Alfikar, SPd Desa Taja Indah (Philip 5) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Saat ini pihak kepolisian amankan oknum Kepala Desa beserta Barang Bukti (BB) Mobil Avanza Silver Nopol, B 1179 FRZ.

UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 8 disebutkan, “Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan  hukum”  Karena menurut Mandagi, pelapor wartawan itu dan pejabat tidak membuka ruang untuk publik sama hal menghalangi tugas negara juga bisa dikenakan pasal 18 Ayat (1) dimana disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/42TAHUN2004PP.htm

Bahkan tidak tertutup kemungkinan oknum Kepolisian tersebut dikenakan sanksi pidana apabila dapat dibuktikan melalui ketentuan Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi sebagai berikut:

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Didalam permintaan awak media secara tertulis itu media menyudahinya, Hormat Kami Media Massa ON-LINE Jelajahperkara.com Pihak Polres Banyuasin Sumatera Selatan menutup informasi terkait masalah tersebut : (???)..

Berselang beberapa waktu ada informasi kalau Kepala Desa yang tersandung kepemilikan mobil Bodong sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya. Nama Kepala Desa Alfikar, SPd Desa Taja Indah (Philip 5) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Namun sampai berita ini diterbitkan pihak Polres Banyuasin Sumatera Selatan sama sekali tidak ada jawaban dan penjelasan terkait masalah tersebut.


(Roni faslah Kaperwil JelajahPerkara)

Tags :

bm
Created by: Sotarduga

Sotarduganews adalah media Independen, dan selalu menyajikan berita dengan fakta yang Akurat Tajam dan Terpercaya, Sotarduganews tidak beraviliasi kemanapun.

Posting Komentar