KETUM GPHN RI:KEBENARAN PASTI MENANG,MESKIPUN HADIRNYA SELALU BELAKANGAN

 


Sotarduganews.com || Tangerang-

 Sidang Praperadilan terkait penyitaan uang Rp. 2,3 Miliar yang disita oleh Kejaksaan Tinggi Banten hari Rabu, (01/4/21) memasuki sidang tahap ke empat dengan tema sidang pemeriksaan saksi yang disodorkan oleh Pemohon. 

Ketum GPHN RI, Madun Hariyadi beserta Tim kuasa hukum IMS & Associate dari Djuaningsih dan Djodi Setiawan hadir secara langsung dalam persidangan Praperadilan di Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A, Banten. 

Dalam persidangan kesaksian, tim kuasa hukum Djuaningsih dan Djodi Setiawan menghadirkan dua orang saksi yakni Wawan dan Unep Hidayat terkait uang penyitaan sebesar Rp. 2,3 Miliar yang telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Banten.

Sebelum saksi mengikuti jalanya persidangan, Hakim tunggal memanggil kedua orang saksi untuk mengucapkan kata sumpah sesuai agama agar saksi dalam persidangan memberikan keterangan sesuai fakta dan tidak memberikan keterangan palsu.  

Saksi Wawan merupakan mantan karyawan (Pemohon) Djuaningsih dan Djodi Setiawan yang hadir dalam persidangan Praperadilan mengungkapkan kepada Hakim tunggal  mengatakan mengakui ada penekanan dari oknum Kejati Banten terkait uang sebesar Rp2,5 miliyar yang harus diserahkan oleh Pemohon, namun lanjut saksi Wawan mengatakan pemohon hanya mampu menyerahkan uang sebesar Rp. 2,3 Miliyar. "Uang itu juga dari hasil pinjaman, penjualan perhiasan sampai penjualan mobil milik pemohon", kata Wawan kepada Hakim tunggal dalam keterangan kesaksiannya persidangan Praperadilan di Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A, Banten. Rabu (01/4/21). 

"Uang tahap pertama diserahkan langsung kepada oknum Kejati Banten di ruang kerjanya sebesar Rp. 1,8 Milyar, namun pihak termohon (oknum Kejati Banten) masih belum merasa puas dan menanyakan kapan sisanya diserahkan," ujar saksi Wawan yang kala itu sendiri yang menyerahkannya dengan menggunakan kardus.

Pada esok harinya, saksi Wawan kembali menyerahkan uang sisa yang diminta oknum Kejati Banten, Wawan membawa uang sebesar Rp. 500 juta, namun pihak oknum Kejati Banten masih belum merasa puas dikarenakan belum penuh sesuai permintaan sebelumnya (Rp. 2,5 Miliyar), bahkan, kata saksi Wawan mengatakan oknum Kejati Banten  mengancam pemohon akan menaikkan status saksi menjadi tersangka bila uang tidak dipenuhi. terang saksi Wawan kepada Hakim. 

Ditempat sama, saksi kedua Unep Hidayat merupakan rekanan kerja (Pemohon) dalam keterangan kesaksiannya kasus penyitaan uang Rp. 2,3 Miliyar oleh pihak Kejati Banten mengatakan dirinya diminta bantuan dari pemohon (Djuaningsih) mencarikan uang Rp. 2,5 Miliyar untuk diserahkan ke oknum Kejati Banten, dimana saksi membantu menjualkan mobil Honda CRV. 

"Saya pernah membantu Ibu Djuan (pemohon) yang berkaitan dengan uang yang Rp. 2,5 Miliyar yang harus di serahkan ke  oknum Kejati banten," ungkap saksi Unep Hidayat kepada Hakim Tunggal. 

Disisi lain, Ketua Umum GPHN RI, Madun Hariyadi menilai kehadiran dua saksi di persidangan Praperadilan ada indikasi dugaan kuat adanya penekanan dari oknum Kejati Banten terhadap saksi untuk penyerahan uang miliaran rupiah. 

Madun mengatakan kehadiran dua saksi di persidangan Praperadilan merupakan saksi ada hubungan erat karena pemohon meminta membantukan mencari sumber dana yang dugaanya untuk menyelesaikan permintaan oknum Kejaksaan. 

Dia menyakini bahwa dua orang saksi yang hadir di sidang praperadilan itu adalah saksi fakta yang menyampaikan kebenaran terkait penyitaan uang 2,3 Miliyar oleh pihak Kejati Banten. 

''Kita serahkan keputusan kepada Hakim Tunggal dan terpenting kami dari pihak penggiat anti korupsi sejak awal tujuan kami adalah bagaimana bisa puas mengemukakan kebenaran dan fakta-fakta hukum yang sudah kita hadirkan di ruangan persidangan praperadilan," ujar Madun. 

Dikatakan Madun, pihak termohon Jaksa yang hadir di ruang sidang tidak mengetahui kronologis yang sebenarnya. "Kami tidak ada pikiran untuk menyalahkan Jaksa yang hadir di dalam persidangan, tujuan kami hanya untuk memperjuangkan keadlilan masyarakat dan mengemukakan kebenaran saja bukan menyalahkan Jaksa", ungkap Madun. 

Pada persidangan selanjutnya merupakan persidangan putusan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 06 April 2021 mendatang. 


Penulis : Vincent

Tags :

bm
Created by: Sotarduga

Sotarduganews adalah media Independen, dan selalu menyajikan berita dengan fakta yang Akurat Tajam dan Terpercaya, Sotarduganews tidak beraviliasi kemanapun.

Posting Komentar