Kunker ke Sabang, Deputi Basilio Apresiasi Langkah Strategis KBS dan BPKS

 

Sotarduganews.com || Sabang- Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI, Basilio Dias Araujo, S.S, MA  atas nama Kemenko Marves menyatakan sangat mengapresiasi langkah strategis Krakatau Bandar Samudera (KBS) dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dalam mempercepat perwujudan konektivitas pelabuhan-pelabuhan strategis di Indonesia dan mengoptimalkan potensi bisnis maritim sekaligus mengembangkan sektor logistik guna perkuat rantai pasok global melalui jalur-jalur laut/wilayah perairan strategis di Indonesia.

Pernyataan mantan Sespri Dubes Portugal ini disampaikan saat kunjungan kerja dan identifikasi berbagai potensi pengembangan Pelabuhan Bebas Sabang yang berlokasi di dalam Kawasan Perdagangan Bebas Sabang pada Jumat (11/06/2021) di kota Sabang, Sumatra Barat. 

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti penanda tanganan kerjasama antara Krakatau Bandar Samudera (KBS) dengan BPKS. Deputi Basilio sangat mengapresiasi langkah strategis KBS dan BPKS dalam mempercepat perwujudan konektivitas pelabuhan-pelabuhan strategis di Indonesia dan mengoptimalkan potensi bisnis maritim sekaligus mengembangkan sektor logistik guna perkuat rantai pasok global melalui jalur-jalur laut/wilayah perairan strategis di Indonesia.

"ini akan dorong pengembangan dan revitalisasi penataan Kawasan Sabang dan Cilegon-Banten menjadi salah satu poros logistik maritim terutama komoditas penting dan curah di Indonesia" jelas mantan Jubir Pro-Integrasi Tim-Tim untuk Indonesia itu.

Selain mengapresiasi langkah strategis KBS dan BPKS, Deputi Basilio juga cermati pembangunan dan pengembangan sistem transportasi laut yang menurutnya sudah  mendesak dan segera direalisasikan. Dan menurut Basilio Pelabuhan Bebas Sabang pantas dijadikan First Emergency Call-Response Port  terutama di masa pandemi COVID-19 ini karena dinilai sangat strategis dan siap secara infrastruktur.

"Pelabuhan Bebas Sabang sangat strategis dan siap secara infrastrukturnya untuk dijadikan First Emergency Call-Response Port terutama di masa pandemi COVID-19 ini" ujar Deputi Basilio seraya menambahkan, "Ini implementasi Resolusi PBB yang diinisiasi Indonesia pada Desember 2020 yang lalu. 

Sementara kepada segenap peserta yang hadir dan terlibat dalam diskusi, baik dari jajaran BPKS maupun Otoritas yang terlibat dalam jasa-jasa kepelabuhanan seperti KKP, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, KPLP, BNPB, dan Pimpinan Pemda Kota Sabang, Deputi asal Timor ini menyampaikan perlu manfaatkan momentum global pandemi ini untuki benefit ekonomi dan pemberdayaan pemerintah daerah.

"Kita perlu manfaatkan momentum global pandemi ini untuki benefit ekonomi dan pemberdayaan pemerintah daerah" pinta Basilio. 

Mantan Penerjemah tiga Menteri Dalam Negeri mulai dari Soerjadi Soedirdja, Menteri Hari Sabarno, dan Menteri Mohammad Ma'ruf ini menjelaskan, Indonesia sebagai pengusung Resolusi PBB 75/17 yang intinya melindungi pelaut global, dan  didukung 71 negara serta diadopsi pada tanggal 1 Desember 2020 di New York,  meminta negara-negarq untuk memfasilitasi masuknya kapal-kapal asing untuk menurunkan Pelaut sesuai Protokol Covid-19.

"Ini sangat berpotensi penuhi target ekonomi daerah dan nasional, pemenuhan prioritas nasional, serta peningkatan pelayanan masyarakat terutama jasa layanan moda transportasi laut bidang logistik dan kepelabuhanan dengan berbagai regulasi terkait Pelabuhan Bebas Perdagangan Sabang yang sangat menguntungkan”, papar Deputi Basilio.

Menurut Basilio, Rencana strategis tersebut mampu mendorong sumber pembiayaan di luar APBN atau creative financing dengan kemitraan strategis  yang ke depannya dapat menciptakan efisiensi dan ekspansi operasional jasa layanan kepelabuhanan (karantina, kastom, imigrasi, dan berbagai jasa kepelabuhanan) serta jasa logistik dengan sinergi tepat secara professional, akuntabel, dan transparan.

Deputi Basilio memandang pentingnya sinergi BUMN dan Badan Usaha dalam percepatan rencana pembangunan kawasan pelabuhan yang bernilai sangat strategis di Indonesia terutama "konektivitas hub" antar pelabuhan-pelabuhan di Kawasan Khusus, Kawasan Ekonomi, dan Kawasan Perdagangan Bebas di seluruh wilayah Indonesia. 

"Kita perlu terus dorong swasta dan Asosiasi terkait (pemilik kapal, agensi kapal, asosiasi logistik dll) lebih berperan dalam pembangunan “ekosistem” transportasi maritim terutama jaga kestabilan dan keberlanjutan rantai pasok global untuk essential commodities" tutup Basilio.


Penulis: Bernad

Tags :

bm
Created by: Sotarduga

Sotarduganews adalah media Independen, dan selalu menyajikan berita dengan fakta yang Akurat Tajam dan Terpercaya, Sotarduganews tidak beraviliasi kemanapun.

Posting Komentar